Legal Training Series

Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law: Memahami Regulasi Terbaru, Hak Pekerja, serta Kewajiban Perusahaan

Peraturan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Setiap organisasi yang mempekerjakan tenaga kerja perlu memahami ketentuan hukum mengenai perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja, jaminan sosial, perlindungan pekerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Perubahan dunia usaha, perkembangan teknologi, serta kebutuhan peningkatan perlindungan tenaga kerja mendorong pemerintah untuk terus melakukan penyesuaian terhadap regulasi ketenagakerjaan. Salah satu perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir adalah penerapan kebijakan Omnibus Law melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa perubahan terhadap berbagai ketentuan ketenagakerjaan.

Perjalanan regulasi tersebut terus berkembang. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sejumlah ketentuan ketenagakerjaan mengalami perubahan dan menjadi perhatian perusahaan, pekerja, praktisi sumber daya manusia, serta pemerintah.

Perkembangan penting kembali terjadi pada 2026. Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang tersebut menata kembali pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Dengan berlakunya regulasi tersebut, pemahaman terhadap hukum ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengacu pada ketentuan lama atau membaca UU Cipta Kerja secara terpisah. Perusahaan dan pekerja perlu memahami hubungan antara regulasi sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan baru yang berlaku.

Oleh karena itu, Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law menjadi program pengembangan kompetensi yang penting untuk membantu peserta memahami perubahan peraturan, mengidentifikasi kewajiban hukum, serta menerapkan ketentuan ketenagakerjaan dalam kegiatan operasional organisasi.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai regulasi ketenagakerjaan terbaru, mengelola hubungan kerja secara lebih tertib, meminimalkan risiko perselisihan, dan membangun hubungan industrial yang harmonis serta berkeadilan.

⚖️ Apa Itu Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law?

Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law merupakan program pelatihan yang membahas ketentuan hukum ketenagakerjaan, perubahan kebijakan melalui Omnibus Law, serta perkembangan regulasi terbaru yang memengaruhi hubungan kerja di Indonesia.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada teori hukum, tetapi juga diarahkan pada penerapan ketentuan ketenagakerjaan dalam aktivitas perusahaan, seperti penyusunan perjanjian kerja, pengelolaan upah, pengaturan waktu kerja, penggunaan tenaga kerja alih daya, pengelolaan hubungan industrial, dan pelaksanaan prosedur PHK.

Beberapa tujuan utama pelatihan ini meliputi:

  • Memahami perkembangan regulasi ketenagakerjaan Indonesia hingga 2026.
  • Mengenali perubahan ketentuan akibat penerapan Omnibus Law.
  • Memahami substansi UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
  • Mengetahui hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja.
  • Memahami ketentuan perjanjian kerja dan hubungan industrial.
  • Meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi ketenagakerjaan.
  • Mengidentifikasi potensi risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi.
  • Mengembangkan strategi pencegahan perselisihan hubungan industrial.

Dengan pemahaman tersebut, peserta dapat menerapkan ketentuan ketenagakerjaan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan perkembangan hukum.

📚 Memahami Perkembangan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia

Regulasi ketenagakerjaan Indonesia mengalami beberapa perubahan penting yang perlu dipahami oleh praktisi HR, pimpinan perusahaan, pengelola hubungan industrial, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan tenaga kerja.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 13 Tahun 2003 merupakan salah satu landasan utama pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia sebelum terjadinya perubahan melalui kebijakan Cipta Kerja.

Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek hubungan kerja, mulai dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan, penempatan, perlindungan pekerja, hubungan industrial, hingga penyelesaian perselisihan.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 mengalami perubahan melalui peraturan Cipta Kerja.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU Nomor 11 Tahun 2020 memperkenalkan pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai ketentuan dari sejumlah undang-undang.

Dalam bidang ketenagakerjaan, perubahan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti:

  • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
  • Penggunaan tenaga kerja alih daya.
  • Pengaturan waktu kerja dan istirahat.
  • Pengupahan.
  • Pemutusan hubungan kerja.
  • Pesangon dan kompensasi.
  • Kebijakan perlindungan tenaga kerja.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Setelah melalui perkembangan dan proses pengujian konstitusional, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan kebijakan Cipta Kerja dan memuat ketentuan mengenai berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

UU Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Regulasi ini menjadi salah satu dasar penting dalam memahami perubahan ketentuan ketenagakerjaan sebelum lahirnya UU Nomor 27 Tahun 2026.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil UU Cipta Kerja.

Salah satu poin penting dalam putusan tersebut adalah perlunya pembentuk undang-undang menata ulang pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri.

Putusan ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan regulasi ketenagakerjaan baru.

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

<text color=”success” weight=”semibold”>Regulasi penting yang berlaku pada 2026</text>

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Undang-undang ini mengatur kembali berbagai materi ketenagakerjaan, termasuk substansi yang sebelumnya terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan klaster ketenagakerjaan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Beberapa substansi penting yang perlu diperhatikan antara lain:

  • Pengaturan pelindungan tenaga kerja pada berbagai bidang pekerjaan.
  • Pengaturan kembali perjanjian kerja waktu tertentu.
  • Pelindungan tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu.
  • Larangan mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
  • Penguatan pengaturan mengenai hubungan kerja, pengupahan, dan perlindungan pekerja.
  • Penataan ketentuan ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, perusahaan perlu memperbarui pemahaman dan melakukan penyesuaian administrasi ketenagakerjaan berdasarkan regulasi yang berlaku.

🔎 Perbedaan dan Hubungan UU Ketenagakerjaan dengan Omnibus Law

Omnibus Law merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengubah, mencabut, atau menetapkan sejumlah ketentuan dalam berbagai undang-undang melalui satu instrumen hukum.

Dalam konteks ketenagakerjaan, pendekatan tersebut diterapkan melalui kebijakan Cipta Kerja yang membawa perubahan terhadap sejumlah ketentuan hubungan kerja.

Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan undang-undang tersendiri yang menata kembali pengaturan ketenagakerjaan.

Hubungan antara regulasi tersebut perlu dipahami agar perusahaan tidak salah menggunakan dasar hukum.

Regulasi Pokok Pengaturan Peran dalam Perkembangan Hukum
UU Nomor 13 Tahun 2003 Pengaturan dasar ketenagakerjaan Landasan pengaturan sebelumnya
UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Perubahan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan
Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Pengaturan lanjutan setelah perkembangan hukum
UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perpu Cipta Kerja Dasar perubahan ketentuan ketenagakerjaan
Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Pengujian UU Cipta Kerja Mendorong penataan regulasi ketenagakerjaan
UU Nomor 27 Tahun 2026 Pelindungan Ketenagakerjaan Pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri

Perlu diperhatikan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 serta ketentuan tertentu dalam klaster ketenagakerjaan UU Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, pembacaan regulasi perlu memperhatikan ketentuan pencabutan, ketentuan peralihan, dan peraturan pelaksanaan yang relevan.

🏢 Ruang Lingkup Pengaturan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026

UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi perhatian penting bagi perusahaan dan pekerja karena mengatur berbagai aspek dalam hubungan ketenagakerjaan.

Berikut beberapa ruang lingkup pembahasan yang perlu dipahami dalam pelatihan.

1. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Perjanjian kerja menjadi dasar penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak.

Hal yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Identitas dan kedudukan para pihak.
  • Jenis pekerjaan dan tanggung jawab.
  • Besaran serta mekanisme pembayaran upah.
  • Waktu kerja dan waktu istirahat.
  • Hak dan kewajiban pekerja.
  • Ketentuan berakhirnya hubungan kerja.

Perusahaan perlu memastikan perjanjian kerja disusun secara jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PKWT merupakan perjanjian kerja yang digunakan untuk pekerjaan tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan.

UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur jangka waktu PKWT paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

Selain itu, terdapat ketentuan penting lainnya:

  • PKWT wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.
  • PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja.
  • PKWT tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
  • PKWT wajib dicatatkan sesuai ketentuan.
  • Pekerja PKWT berhak memperoleh uang kompensasi sesuai ketentuan.

Ketentuan tersebut perlu dipahami oleh bagian HR agar proses perekrutan dan administrasi kontrak kerja berjalan sesuai aturan.

3. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

PKWTT merupakan hubungan kerja yang tidak ditentukan berdasarkan batas waktu tertentu dan digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dalam pengelolaannya, perusahaan perlu memperhatikan:

  • Ketentuan pengangkatan pekerja.
  • Masa percobaan sesuai ketentuan.
  • Hak dan kewajiban selama hubungan kerja.
  • Pengaturan jabatan dan tanggung jawab.
  • Perubahan status serta ketentuan berakhirnya hubungan kerja.

Penerapan PKWTT harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan dokumen hubungan kerja yang berlaku.

4. Pengaturan Alih Daya atau Outsourcing

Alih daya merupakan salah satu aspek ketenagakerjaan yang memerlukan perhatian perusahaan.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja tertulis.

Pengaturan tersebut juga mencakup tanggung jawab perusahaan alih daya terhadap syarat kerja, kompetensi, perlindungan, upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan pekerja.

Hal yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Kejelasan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerja.
  • Pemenuhan hak normatif pekerja.
  • Kepatuhan terhadap perizinan perusahaan alih daya.
  • Perlindungan hak ketika terjadi pergantian perusahaan alih daya.
  • Pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian kerja.

5. Pengupahan dan Struktur Skala Upah

Pengupahan merupakan bagian penting dalam hubungan industrial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja.

Perusahaan perlu memahami ketentuan mengenai upah minimum, struktur dan skala upah, pembayaran upah, serta hak pekerja atas upah sesuai peraturan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  • Ketentuan upah minimum.
  • Struktur dan skala upah perusahaan.
  • Komponen upah dan tunjangan.
  • Pembayaran upah lembur.
  • Ketentuan pembayaran upah dalam kondisi tertentu.
  • Administrasi pengupahan.

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur upah minimum sektoral serta ketentuan mengenai pembayaran upah di bawah upah minimum yang harus diperhatikan oleh pemberi kerja.

6. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

Pengaturan waktu kerja menjadi bagian penting dalam perlindungan pekerja dan pengelolaan produktivitas perusahaan.

Perusahaan harus memperhatikan ketentuan mengenai jam kerja, istirahat, hari libur, serta pelaksanaan kerja lembur.

Pengaturan waktu kerja perlu dituangkan secara jelas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sesuai ketentuan.

7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK merupakan berakhirnya hubungan kerja karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban para pihak.

Pelaksanaannya harus memperhatikan alasan PHK, prosedur pemberitahuan, proses penyelesaian perselisihan, serta pemenuhan hak pekerja.

Beberapa hal yang perlu dipahami:

  • Alasan yang dapat digunakan dalam PHK.
  • Prosedur pemberitahuan PHK.
  • Upaya penyelesaian melalui perundingan.
  • Hak pesangon dan penghargaan masa kerja.
  • Uang penggantian hak.
  • Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

8. Perlindungan Pekerja dan Jaminan Sosial

Perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari penyelenggaraan hubungan kerja yang berkeadilan.

Perusahaan perlu memastikan pemenuhan hak pekerja terkait perlindungan sosial, keselamatan kerja, kesejahteraan, dan perlakuan tanpa diskriminasi.

Pengaturan jaminan sosial juga perlu dipahami, termasuk program jaminan kehilangan pekerjaan dan ketentuan kepesertaan sesuai peraturan yang berlaku.

📋 Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pemberi Kerja

Hubungan kerja yang sehat membutuhkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dapat menimbulkan permasalahan yang berdampak pada produktivitas maupun hubungan industrial.

Hak Pekerja

Beberapa hak pekerja yang perlu diperhatikan antara lain:

  1. Mendapatkan upah sesuai ketentuan.
  2. Memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
  3. Mendapatkan waktu istirahat dan cuti sesuai aturan.
  4. Memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan.
  5. Mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.
  6. Memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan hubungan kerja.
  7. Mendapatkan hak sesuai ketentuan apabila terjadi PHK.
  8. Memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kerja.

Kewajiban Pekerja

Pekerja juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, seperti:

  • Melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja.
  • Mematuhi peraturan perusahaan.
  • Menjalankan tugas secara profesional.
  • Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
  • Mematuhi ketentuan keselamatan kerja.
  • Menjaga hubungan kerja yang baik.

Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja

Pemberi kerja memiliki hak untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati hak pekerja.

Kewajiban pemberi kerja antara lain:

  • Membayar upah sesuai ketentuan.
  • Menyediakan lingkungan kerja yang aman.
  • Memenuhi hak pekerja berdasarkan perjanjian dan peraturan.
  • Memberikan perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan.
  • Menyusun administrasi hubungan kerja secara tertib.
  • Melaksanakan prosedur PHK sesuai peraturan.
  • Tidak melakukan diskriminasi dalam hubungan kerja.

📝 Perubahan Penting yang Perlu Diperhatikan Perusahaan pada 2026

Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 menuntut perusahaan untuk melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan administrasi ketenagakerjaan.

Beberapa perubahan dan substansi yang perlu mendapatkan perhatian khusus meliputi:

Aspek Ketentuan yang Perlu Diperhatikan Langkah Perusahaan
PKWT Jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun Meninjau format dan masa kontrak
Dokumen pribadi Larangan mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan hubungan kerja Menyesuaikan kebijakan rekrutmen
Alih daya Pengaturan hubungan kerja dan tanggung jawab perusahaan alih daya Meninjau kontrak dan pengawasan vendor
Pengupahan Ketentuan upah minimum dan struktur skala upah Memperbarui kebijakan pengupahan
PHK Ketentuan alasan, prosedur, dan hak pekerja Memastikan proses sesuai aturan
Jaminan sosial Perlindungan pekerja termasuk program jaminan kehilangan pekerjaan Memeriksa kepesertaan dan administrasi
Pelatihan kerja Pengembangan kompetensi dan alih kompetensi Menyusun program peningkatan kompetensi

Perlu dipahami bahwa tidak semua substansi tersebut merupakan ketentuan yang baru muncul pada 2026. Sebagian merupakan penataan kembali atau pengaturan lanjutan dari ketentuan sebelumnya.

Larangan Menahan Ijazah dan Dokumen Pribadi

Salah satu ketentuan yang perlu mendapatkan perhatian perusahaan adalah larangan mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.

Ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

Perusahaan perlu mengevaluasi prosedur rekrutmen, pengelolaan dokumen karyawan, dan kebijakan administrasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Penyesuaian Perjanjian Kerja

Perusahaan perlu melakukan pemeriksaan terhadap kontrak kerja yang masih digunakan.

Beberapa aspek yang dapat ditinjau antara lain:

  • Jenis hubungan kerja.
  • Jangka waktu kontrak.
  • Ketentuan perpanjangan.
  • Hak dan kewajiban para pihak.
  • Komponen pengupahan.
  • Ketentuan berakhirnya hubungan kerja.

Peninjauan Peraturan Perusahaan dan PKB

Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama perlu ditinjau agar tidak bertentangan dengan peraturan terbaru.

Peninjauan dapat dilakukan melalui identifikasi pasal, pemeriksaan substansi, konsultasi dengan bagian terkait, serta pembaruan dokumen sesuai prosedur yang berlaku.

🤝 Pentingnya Hubungan Industrial yang Harmonis

Hubungan industrial merupakan hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam proses produksi barang maupun jasa.

Hubungan industrial yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam penerapannya, perusahaan perlu membangun komunikasi yang terbuka dan mengembangkan mekanisme penyelesaian permasalahan secara tepat.

Peran Pengusaha

Pengusaha bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, pemenuhan hak pekerja, dan keberlangsungan organisasi.

Peran Pekerja dan Serikat Pekerja

Pekerja dan serikat pekerja memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, serta membangun komunikasi dengan perusahaan.

Peran Pemerintah

Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan ketenagakerjaan.

Peran Lembaga Kerja Sama Bipartit

Lembaga kerja sama bipartit menjadi sarana komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan unsur pekerja di perusahaan.

Keberadaan forum ini dapat membantu mengidentifikasi permasalahan sejak awal dan mendorong penyelesaian secara musyawarah.

⚠️ Risiko Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

Ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi bagi perusahaan, baik dari sisi hukum, operasional, keuangan, maupun reputasi.

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain:

1. Risiko Perselisihan Hubungan Industrial

Ketidakjelasan hak dan kewajiban dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara pekerja dan perusahaan.

2. Risiko Sanksi Hukum

Pelanggaran ketentuan tertentu dapat menimbulkan sanksi administratif maupun konsekuensi hukum lainnya sesuai peraturan.

3. Risiko Kerugian Finansial

Kesalahan pengelolaan pengupahan, kompensasi, atau PHK dapat menimbulkan kewajiban pembayaran dan biaya penyelesaian perselisihan.

4. Risiko Penurunan Produktivitas

Hubungan kerja yang tidak harmonis dapat memengaruhi motivasi, kedisiplinan, dan produktivitas pegawai.

5. Risiko Reputasi Perusahaan

Permasalahan ketenagakerjaan dapat memengaruhi citra perusahaan di hadapan pekerja, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan sistem pengelolaan ketenagakerjaan yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

🛠️ Strategi Implementasi Regulasi Ketenagakerjaan di Perusahaan

Pemahaman terhadap regulasi perlu dilanjutkan dengan penerapan nyata dalam sistem manajemen perusahaan.

Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. Melakukan Audit Kepatuhan Ketenagakerjaan

Audit kepatuhan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian praktik perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.

Aspek yang dapat diperiksa meliputi:

  • Perjanjian kerja.
  • Administrasi karyawan.
  • Pengupahan.
  • Waktu kerja dan lembur.
  • Jaminan sosial.
  • Peraturan perusahaan.
  • Pelaksanaan PHK.

2. Memperbarui Kebijakan Internal

Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal apabila terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan regulasi terbaru.

Pembaruan dapat mencakup SOP HR, pedoman rekrutmen, kebijakan pengupahan, serta prosedur pengelolaan hubungan kerja.

3. Meningkatkan Kompetensi Bagian HR

Bagian Human Resources memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkala.

4. Memperkuat Dokumentasi Ketenagakerjaan

Dokumen hubungan kerja harus dikelola secara tertib dan mudah ditelusuri.

Dokumentasi yang baik membantu perusahaan membuktikan pelaksanaan kewajiban serta memudahkan pemeriksaan apabila terjadi permasalahan.

5. Membangun Komunikasi dengan Pekerja

Komunikasi yang terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan antara pekerja dan manajemen.

6. Melakukan Evaluasi Berkala

Evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan perusahaan tetap sesuai dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan organisasi.

📊 Manfaat Mengikuti Training UU Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law

Mengikuti pelatihan ini memberikan manfaat bagi individu maupun organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh peserta meliputi:

  1. Memahami Regulasi Terbaru: Mengetahui perkembangan hukum ketenagakerjaan hingga 2026.
  2. Meningkatkan Kepatuhan: Memahami ketentuan yang harus diterapkan dalam hubungan kerja.
  3. Mengurangi Risiko Perselisihan: Mengenali potensi permasalahan dan langkah pencegahannya.
  4. Meningkatkan Kompetensi HR: Memperkuat kemampuan dalam mengelola administrasi dan hubungan kerja.
  5. Memperbaiki Kebijakan Perusahaan: Memahami aspek yang perlu disesuaikan berdasarkan regulasi terbaru.
  6. Melindungi Hak Pekerja: Memastikan pelaksanaan hubungan kerja memperhatikan perlindungan tenaga kerja.
  7. Mendukung Produktivitas: Menciptakan hubungan industrial yang lebih tertib dan harmonis.
  8. Meningkatkan Kepastian Hukum: Membantu organisasi memahami dasar hukum dalam mengambil keputusan ketenagakerjaan.

📚 Materi Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law

1. Perkembangan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia ⚖️

  • Memahami perkembangan UU Ketenagakerjaan hingga 2026.
  • Mengenali hubungan UU Cipta Kerja dan UU Nomor 27 Tahun 2026.

2. Pemahaman Omnibus Law dan UU Cipta Kerja 📘

  • Memahami konsep dan tujuan penerapan Omnibus Law.
  • Mengidentifikasi perubahan ketentuan klaster ketenagakerjaan.

3. Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 🏛️

  • Memahami substansi UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
  • Mengidentifikasi perubahan dan ketentuan yang perlu diterapkan.

4. Perjanjian Kerja PKWT dan PKWTT 📝

  • Memahami ketentuan kontrak kerja dan status hubungan kerja.
  • Meninjau jangka waktu, perpanjangan, dan hak pekerja.

5. Pengupahan dan Waktu Kerja 💰

  • Memahami ketentuan upah minimum dan struktur skala upah.
  • Mempelajari pengaturan waktu kerja, istirahat, dan lembur.

6. Alih Daya dan Perlindungan Tenaga Kerja 🤝

  • Memahami ketentuan hubungan kerja perusahaan alih daya.
  • Mengidentifikasi tanggung jawab dan perlindungan pekerja.

7. Pemutusan Hubungan Kerja dan Kompensasi 📋

  • Memahami alasan dan prosedur pelaksanaan PHK.
  • Mempelajari hak pekerja terkait pesangon dan kompensasi.

8. Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja 🦺

  • Memahami perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
  • Mengenali kewajiban perusahaan dalam perlindungan pekerja.

9. Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan ⚙️

  • Memahami peran pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
  • Mempelajari mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

10. Evaluasi Kepatuhan dan Implementasi Regulasi 🚀

  • Mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan ketenagakerjaan.
  • Menyusun langkah penyesuaian kebijakan perusahaan.

👥 Siapa yang Perlu Mengikuti Training Ini?

Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law direkomendasikan bagi individu maupun organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan tenaga kerja dan hubungan industrial.

Kelompok peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini antara lain:

  1. Pimpinan perusahaan dan manajemen.
  2. Human Resources Manager dan HR Officer.
  3. Staf personalia dan administrasi kepegawaian.
  4. Praktisi hukum perusahaan.
  5. Bagian legal dan compliance.
  6. Pengelola hubungan industrial.
  7. Supervisor dan kepala departemen.
  8. Pengurus perusahaan dan pengelola operasional.
  9. Perwakilan pengusaha dan pekerja.
  10. Staf instansi pemerintah yang menangani urusan ketenagakerjaan.
  11. Pengelola perusahaan BUMN dan BUMD.
  12. Konsultan dan profesional bidang sumber daya manusia.

Peserta dari berbagai bidang tersebut perlu memiliki pemahaman yang baik agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

🎓 Metode Pelaksanaan Training

Agar kegiatan berjalan efektif, pelatihan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pemahaman regulasi dan penerapan praktis.

Metode Deskripsi Kegiatan
Pemaparan Materi Penjelasan regulasi dan perkembangan hukum ketenagakerjaan
Diskusi Interaktif Pembahasan permasalahan yang sering muncul di lingkungan kerja
Analisis Regulasi Mengidentifikasi perubahan ketentuan dan implikasinya
Simulasi Dokumen Meninjau contoh perjanjian kerja dan administrasi HR
Tanya Jawab Memberikan kesempatan peserta memperdalam materi
Evaluasi Mengukur pemahaman peserta terhadap materi pelatihan

Pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi atau perusahaan, termasuk penekanan pada aspek administrasi, hubungan industrial, pengupahan, maupun pengelolaan SDM.

📈 Langkah Perusahaan Mempersiapkan Penerapan Regulasi Ketenagakerjaan 2026

Agar penerapan regulasi berjalan dengan baik, perusahaan perlu menyiapkan langkah penyesuaian secara terencana.

Berikut tahapan yang dapat dilakukan:

Tahapan Kegiatan Hasil yang Diharapkan
Identifikasi Memeriksa regulasi yang berlaku Daftar ketentuan yang relevan
Evaluasi Meninjau kebijakan dan administrasi HR Identifikasi kesenjangan kepatuhan
Penyesuaian Memperbarui dokumen dan SOP Kebijakan lebih sesuai regulasi
Sosialisasi Menyampaikan perubahan kepada pihak terkait Pemahaman bersama
Implementasi Menerapkan kebijakan baru Pelaksanaan hubungan kerja lebih tertib
Monitoring Memantau pelaksanaan ketentuan Perbaikan berkelanjutan

Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan peralihan dan peraturan pelaksanaan. UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, perkembangan peraturan turunan perlu terus dipantau agar penerapan di lingkungan perusahaan tetap sesuai ketentuan.

❓ FAQ Seputar Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law

1. Apa yang dimaksud dengan Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law?

Training ini merupakan kegiatan pelatihan yang membahas perkembangan peraturan ketenagakerjaan, perubahan melalui Omnibus Law Cipta Kerja, serta penerapan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

2. Apa regulasi ketenagakerjaan terbaru yang berlaku pada 2026?

Salah satu regulasi penting yang berlaku pada 2026 adalah UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal tersebut.

3. Apakah UU Nomor 13 Tahun 2003 masih berlaku setelah terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026?

UU Nomor 13 Tahun 2003 dicabut oleh UU Nomor 27 Tahun 2026. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan ketenagakerjaan perlu mengacu pada undang-undang terbaru, ketentuan peralihan, serta peraturan pelaksanaan yang masih relevan.

4. Apa hubungan UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan Omnibus Law Cipta Kerja?

UU Nomor 27 Tahun 2026 menata kembali pengaturan ketenagakerjaan yang sebelumnya terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan klaster ketenagakerjaan UU Nomor 6 Tahun 2023. Pembentukannya juga menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

5. Apa saja materi yang dipelajari dalam training ini?

Materi mencakup perkembangan regulasi ketenagakerjaan, Omnibus Law, UU Nomor 27 Tahun 2026, PKWT dan PKWTT, pengupahan, waktu kerja, alih daya, PHK, jaminan sosial, serta hubungan industrial.

6. Siapa saja yang direkomendasikan mengikuti pelatihan ini?

Pelatihan ini direkomendasikan bagi pimpinan perusahaan, manajer HR, staf personalia, bagian legal, pengelola hubungan industrial, praktisi SDM, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan ketenagakerjaan.

7. Apakah materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?

Ya. Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, misalnya berfokus pada administrasi HR, penyusunan perjanjian kerja, pengupahan, pengelolaan outsourcing, PHK, atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

📞 Tingkatkan Pemahaman Regulasi Ketenagakerjaan Bersama PT Sentra Media Edukasindo

Perubahan regulasi ketenagakerjaan pada 2026 menjadi perhatian penting bagi perusahaan, instansi pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pemahaman yang tepat mengenai UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Omnibus Law Cipta Kerja, serta ketentuan hubungan industrial dapat membantu organisasi menjalankan kewajiban hukum dan mengelola hubungan kerja secara lebih tertib.

Melalui Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law, peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai perkembangan regulasi, hak dan kewajiban pekerja, kebijakan pengupahan, perjanjian kerja, prosedur PHK, serta strategi meningkatkan kepatuhan perusahaan.

PT Sentra Media Edukasindo siap mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan dan Bimbingan Teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Segera rencanakan keikutsertaan dalam Training Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 dan Omnibus Law untuk meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat pengelolaan SDM, serta membangun hubungan industrial yang harmonis, profesional, dan berkelanjutan.

author-avatar

Tentang EDUKASINDO

SENTRA MEDIA EDUKASINDO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendampingan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kemajuan di bidang pendidikan dan telekomunikasi. Kami melayani individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi, baik sebagai karyawan maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lembaga pemerintah. Kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan SDM di Negara Kesatuan Republik Indonesia.